sticky1-160×600
sticky2-160×600

GUBERNUR KALBAR BERANG BUPATI ABSEN RAPAT PENTING

Reporter : Rahmat Ohorella.

0 225

Dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa, kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah memiliki fungsi pembinaan, pengawasan dan koordinasi urusan pemerintahan di daerah serta tugas pembantuan. Begitu juga UU No.32 Tahun 2004 memposisikan Gubernur dalam 2 (dua) kedudukan, yaitu sebagai Kepala Daerah Otonom yang kewenangannya atas delegasi, dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah dan jelas kewenangannya yaitu atas dasar mandat. karena kewenangannya mewakili pusat dan atas kedudukannya sebagai wakil pusat, maka Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2010 menjelaskan bahwa, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki wewenang meliputi:

  • Mengundang rapat bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal;
  • Meminta kepada bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat;
  • Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah/janji;
  • Menetapkan sekretaris daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
  • Memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
  • Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  • Dan melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan.

- Advertisement -

Berdasarkan alas bukti di atas, satu sisi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi menerapkan asas dekonsentrasi, dan manakala posisi gubernur sebagai kepala daerah di wilayah provinsi ia akan menerapkan asas desentralisasi.

 

Prof.Dr. Diah Natslia, MBA
Prof.Dr. Diah Natslia, MBA

Perseteruan Rencana kerja pembangunan daerah atas proyek strategis PLBN perbatasan:

Anehnya dalam rapat penting tentang pembangunan di Kalimantan barat, ternyata masih ada para Bupati yang absen untuk menghadiri acara tersebut. Kalaupun kepala daerah berhalangan, perangkat daerah lainnya yang duduk miliki tanggung jawab itu dapat hadir.  Hal hasil Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.SH.Mhum marah saat membuka rapat konsultasi Publik Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD.Red) di hotel Kapuas Palace awal Januari lalu.

“Kemana bupati Sintang, wakil, Sekda ? tanya pria yang akrab disapa Midji saat mengawali sambutannya. Ia berang atas ketidakhadiran Bupati JAROT WINARNO (Sintang) dan Bupati Bengkayang SURYADMAN GIDOT.

Midji juga menuturkan kunjungan kerjanya lima hari ke Sintang dan tidak melihat batang hidung bupati atau wakilnya. “Kemana mereka kita tak tahu”. Keluhnya saat mengabsen para pimpinan daerah yang hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam rapat itu Sutarmidji sedikit menekankan kepada seluruh Bupati yang enggan untuk berkoordinasi dengan Pemprov Kalbar, dan merasa lebih hebat tanpa bantuan Pemprov Kalbar, silahkan. Sebab masyarakat haruslah tahu dengan apa yang di buat pemimpinnya. Tukas Midji

Hasil liputan hari itu pun melihat Rasa kesal di wajahnya saat ia mengabsen apakah kepala Pemkab Bengkayang dan Sintang hadir atau tidak, ternyata tidak hadir. Saya ke daerah bukan untuk cari popularitas, saya sudah jadi Gubernur, apalagi yang saya cari ? Ucap nya.

Mantan Walikota Pontianak dua periode itu mengatakan, setiap pemangku jabatan tidak perlu untuk takut mengambil keputusan demi kesejahteraan rakyatnya. setiap pemimpin sesungguhnya telah diberi amanah untuk memajukan wilayahnya. Tapi memang, Sintang dan bengkayang memiliki daya tarik lebih belakangan ini. Pasalnya kedua Kabupaten ini akan menjadi lokasi POS LINTAS BATAS Negara (PLBN.Red) yang akan dibiayai pemerintah pusat. Kalbar mendapat jatah PLBN Jagoi Babang kabupaten Bengkayang dan PLBN di Sungai Kelik kabupaten Sintang.

Hari ini Tutur midji, terkait dengan instruksi Presiden (inpres) nomor 1 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara terpadu dan sarana prasarana di kawasan perbatasan telah dikeluarkan oleh pemerintah Pusat. Terkait hal ini, Gubernur Kalimantan barat H. Sutarmidji,SH, Mhum menegaskan kepada seluruh aparatur terkait segera berkoordinasi dengan Bupati Sintang dan Bupati Bengkayang. Ia menjadwalkan akan memanggil dua kepala daerah itu sebagai upaya menindaklanjuti pasca keluarnya Inpres tersebut.

“Akan saya panggil kedua kepala daerah itu” lahan lokasi sudah tersedia dan tidak ada masalah soal lahan. Ungkap nya di hadapan para media. (DR)

Komentar
Loading...