sticky1-160×600
sticky2-160×600

KEJARI Selidiki Kasus Pajak/Retribusi Pendapatan Asli Daerah

Jurnalis Investigasi : Rahmat Ohorella

0 197

 

Setoran Penarikan Retribusi Kebersihan merupakan alat pendapatan Daerah. Alat pendapatan asli daerah di sektor ini, biasa dipungut dan dibebankan kepada masyarakat (warga) sebagai timbal balik pengguna dari sarana berupa alat perlengkapan seperti tempat-tempat kebersihan. Adakah nilai tambah dari adanya tempat tempat penampungan dan kebersihan untuk warga itu? Atau ini (alat/tempat sampah.Red) merupakan alat jamin dari Nilai pungut Retribusi kebersihan.

Pada sektor nilai pendapatan asli daerah, jenis perolehan bea pembayaran Retribusi kebersihan yang akan difungsikan pemerintah sebagai sarana pendapat asli daerah, ternyata perlu juga landasan hukum aturannya. Sebab nilai pendapatan asli daerah di sektor pajak Retribusi merupakan wadah berkumpulnya dana pendapatan daerah.

- Advertisement -

Seperti, semua warga mengetahui, bahwa beban Retribusi kebersihan yang di bayar melalui tagihan rekening PDAM setiap bulannya adalah pajak Retribusi kebersihan dimana sebagai imbal balik telah digunakanya tempat sarana kebersihan.

Sampai disini, aturan kesepakatan perjanjian tidak tertulis antara warga sebagai pelanggan (pengguna.Red) dan pemerintah sebagai pengelola (pemungut Retribusi .Red) disepakati, bahwa Retribusi kebersihan yang dahulu nya terbeban kepada warga sebesar Rp 5000,- selanjutnya menjadi Rp. 7.500,-  dengan akumulasi jumlah temuan Tim Jurnalis warga pelanggan RT (Rumah Tangga) di kota Pontianak hampir 320.000 pelanggan. Sementara Kota Surabaya beberapa kali lipat lebih besar jumlah warga pelanggan atau penyetor Pajak Retribusi Kebersihan via PDAM itu. Ini belum termasuk pelanggan RUKO, LOSMEN, HOTEL, WARUNG KEDAI KOPI DLL.

 

Peristiwa perkara.

Dimotori satuan kelompok kerja jurnalis investigasi lakukan telusur aktivitas perolehan pajak Retribusi pendapatan asli daerah, dengan berbekal beberapa bukti sumber awal. Seperti wawancara awal pegawai PDAM, hasil rekap jumlah pelanggan RT kota Pontianak, jumlah nilai pendapatan Retribusi kebersihan, dasar alat fungsi PDAM sebagai pemungut pajak Retribusi Kebersihan, dasar kesepakatan (MOU) diberlakukannya aturan PDAM sebagai alat pungut Retsibusi, SK Walikota,  Juga selanjutnya lakukan beberapa kali ulang wawancara Direktur SDM PDAM Tirta Khatulistiwa.

Dalam wawancara Direktur SDM PDAM TIRTA Khatulistiwa menyebutkan study tiru di beberapa kota Indonesia termasuk Surabaya berharap pendapat asli daerah akan naik. menurutnya dasar PDAM pungut Retribusi kebersihan adalah MOU bersama. yaitu Pdam, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendapatan daerah dan di kuatkan oleh SK Wali kota Pontianak.

Dikatakan Marsita,SE, jumlah pelanggan versi PDAM TIRTA Khatulistiwa sebanyak 118.000 pelanggan Rumah Tangga (RT), dan hasil pendapatan dari pungut Retribusi kebersihan perbulannya bervariasi. Dalam nota dinas, SKR (surat keterangan Retribusi .Red) adalah pegangan alat kerja PDAM. Kata Marsita.

Sedangkan uang hasil pungut Retribusi kebersihan selanjutnya dikirim ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Perbulannya ada 900 juta lebih, walau dalam wawancara ulang Marsita meralat dan menegaskan bahwa hasil Retribusi itu dikirim ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, ini kami punya catatan pengiriman via Bank, sambil memperlihatkan bukti bukti file pengiriman.

Selanjutnya selang beberapa hari wawancara kami lakukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak (Tinorma.Red),  wawancara ulang ini terjadi beberapa kali. Dari jumlah pelanggan bayar pajak Retribusi yang diklaim Tinorma sebanyak 112.837 pelanggan RT, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak ini juga mengatakan, pendapatan hasil pemungutan Retribusi kebersihan yang dipungut melalui PDAM dapat di pantau. Sebagimana dikata kan TINORMA.SH bahwa itu (pajak/Retsibusi.Red) adalah pendapatan Dinas Lingkungan Hidup kota Pontianak yang setiap bulannya harus ditagih ke PDAM melalui Surat Keterangan Retribusi, dan hasilnya bervariatif diatas 1M lebih sedikit.

Disinggung apakah dana hasil pungutan pajak Retribusi yang ditransfer dari PDAM itu selanjutnya disetorkan ke dinas pendapatan daerah? Kepala Dinas Lingkungan hidup ini malah bertanya, apakah saya mempunyai hak diam untuk tidak menjawab. Namun pada kesempatan wawancara lain Tinorma mengatakan, bahwa kerjasama (MOU) yang kami lakukan adalah untuk mengangkat nilai pendapatan daerah. Tidak ada SK wali kota. PP 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Manfaat Insentif Pemungutan Dan Retribusi Daerah itu yang di gunakan, kilahnya.

Nah.. dilain sisi, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak atau Dispenda Kota Pontianak yang merupakan kepala organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui Pengkordinaskan pemungutan pajak/Retsibusi selalu berhalangan saat ingin diwawancarai dengan berbagai alasan. Jangankan kami hanya sebagai jurnalis’ menurut pihak Kejari pada bulan Desember 2018 lalu pihak Kejari Pontianak saja sudah tiga kali layangkan surat panggilan  diabaikan.

Selanjutnya telusur ini  menimbang Undang-Undang No 28/2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah Pasal 1 No 49 mengatakan, “Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya”, Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah, dan Daftar nama kota,daerah dan provinsi yang PERDA/PERKADA DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI yang  DIBATALKAN/REVISI pada TAHUN 2016.

Jika merujuk pada Pasal 1 no 49 yaitu fungsi”pengawasan penyetorannya”, baik tentang penagihan Retribusi kepada wajib pajak, dan jumlah wajib pajak/Retribusi  serta manfaat insentif pemungutan dan Retribusi daerah yang digunakan, maka telusur ini patut kami mulai lagi dari perda/perkada dan peraturan kepala daerah tentang pajak dan Retribusi yang direvisi, khususnya kota Pontianak yang selayaknya sudah tidak memberlakukan sejak tahun dikeluarkannya keputusan menteri dalam negeri RI tentang revisi perda/perkada tersebut. Terkait masalah digunakanya PP insentif yaitu PP 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan manfaat insentif pemungutan dan Retribusi daerah yang digunakan’ maka sesuai fungsi pengawasan Pasal 1 No 49 UU 28/2019 sangat jelas menafsirkan perlu adanya sistem alat kontrol pengawasan. Kenapa tertutup saat ingin wawancara ?

Nota Informasi tindak lanjut penelusuran dugaan perkara pada penyelenggaraan BEA PEROLEHAN ATAS PENARIKAN DANA RETRIBUSI KEBERSIHAN di beberapa Kota dan daerah di Indonesia ternyata memiliki kesamaan motif perkara, yaitu tidak memasukan secara utuh hasil nilai pendapatan pajak/Retribusi  ke Kas Pendapatan Asli Daerah sebagai wadah tempat hasil Pendapatan Daerah.

Hasil wawancara kepada beberapa sumber resmi di daerah wilayah berbeda, mengisyaratkan  dengan tegas bahwa penyelenggara, pengelola, pemungut dan penerima Retribusi (instansi terkait.Red) khususnya kota Pontianak merupakan rangkaian yang Pokok materi perkara nya hampir selesai di giatkan. seperti contoh unsur masalahnya, yaitu lakukan penarikan dana jenis Bea Perolehan Retribusi kepada masyarakat luas, termasuk tentang dana penyetoran yang dilakukan oleh penyelenggara, pengelola, pemungut dan penerima Retribusi

Bahwa sejak awal diberlakukannya penarikan dana jenis Bea Perolehan Retribusi kebersihan, indikasi alokasi pemakaian dana pajak Retribusi yang tidak tertampung menjadi hasil nilai PAD di duga di selewengkan.

Komentar
Loading...