sticky1-160×600
sticky2-160×600

PRAPERADILAN MELAWAN KAPOLRESTA PONTIANAK TANPA MENGHADIRKAN SAKSI PENANGKAP

Reporter: Buyung Surya

0 107

SAPUNEWS.COM. Sidang Pra-Peradilan Nomor 02/PID.PRA/2019/PN. Pontianak yang dimohonkan  melalui Kuasa Hukumnya dari kantor LAWFIRM NUSANTARA melawan Kapolresta Pontianak di Pengadilan Negeri Pontianak tentang tidak sahnya penangkapan terhadap tersangka JT.

Tim Reporter SAPUNEWS, beruntung pada saat penangkapan di TKP menyaksikan secara kasat mata bahwa benar tidak ada surat penangkapan dan surat perintah tugas dan sampai kami ditempat dimana saudara tersangka ditahan Termohon bersama dengan keluarga tersangka langsung kami ikut mengecek dan memang tidak ada surat apapun yang dapat ditunjukkan oleh pihak Penyidik menyangkut Surat Perintah penangkapan maupun Surat Tugas, serta menyangkut masalah visum, ketika ditanya kepada Penyidik pada tanggal 21 Januari 2019, Penyidik mengatakan masih dalam proses, sehingga ada dugaan bahwa penangkapan tersebut telah direkayasa tanpa Surat Perintah maupun Surat Penangkapan dari Termohon, hal tersebut telah mengesampingkan  asas praduga tak bersalah untuk merampas kemerdekaan Tersangka/Pemohon.

Dan anehnya ketika tim SAPUNEWS.com melakukan pengecekan dipengadilan :

- Advertisement -

  • Surat Laporan Pengaduan dari sdr. Firdaus Sembiring Tanggal 21 Januari 2019 ,
  • Surat Penangkapan Nomor: SP.Kap/25/I/RES.1.24/2019 yang diterbitkan Tanggal 21 Januari 2019
  • Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.LIDIK/154/I/RES.1.24/2018, Tanggal 21 Januari 2019
  • Surat Penyidikan Nomor: SP.SIDIK/36/I/RES.1.24/2019, Tanggal 21 Januari 2019
  • Surat Perintah Tugas Nomor: SP.GAS/139/I/RES.1.24/2019, Tanggal 21 Januari 2019
  • Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor: R/71/I/2019 Rs.Bhy Tanggal 30 Januari 2019 Perihal Hasil Pemeriksaan Dokter Visum Et Repertum a.n. JUNIAMAN TELAMBANUA.

Dimana surat-surat tersebut diatas merupakan rekayasa dari Penyidik, karena pada penangkapan surat-surat tersebut tidak pernah ditunjukkan/dijelaskan kepada pemohon atau keluarganya dan baru diberitahukan setelah tanggal 22 Januari 2019 dan bukan tanggal 21 Januari 2019 karena pada saat itu tim SAPUNEWS.com berada di TKP dan ikut juga mengecek  ke kantor Termohon Kapolresta Pontianak.

KUASA HUKUM PEMOHON DARI KANTOR LAWFIRM NUSANTARA
KUASA HUKUM PEMOHON DARI KANTOR LAWFIRM NUSANTARA

Asas Praduga tak Bersalah yang seharusnya menjadi pedoman bagi Penyidik dalam melakukan tindakan-tindakan hukum, namun faktanya itu bentuk penculikan dan memaksa orang untuk mengakui perbuatannya, kemudian setelah pelaku mengakui baru membuat Laporan Polisi, Surat Penangkapan, dan surat-surat lainnya Seakan-akan kita masih hidup dalam penjajahan Belanda dan bukan berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki hukum sebagai landasan dalam menjalan hukum itu sendiri.  Berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur masalah PraPeradilan dan masalah sahnya penangkapan sebagaimana diatur dalam pasal 79 KUHP berdasarkan fakta yang terpantau secara kasat mata pada saat kejadian tim SAPUNEWS.com tidak melihat bukti-bukti dan surat-surat apapun yang diberikan oleh Termohon  atau yang ditunjukan oleh Termohon Kapolresta Pontianak.

Sangat disayangkan Hakim Pra-Peradilan  seharusnya bertindak aktif dalam memeriksa dan mengadili Perkara ini,  untuk memerintahkan Termohon agar menghadirkan saksi penangkap, agar proses persidangan tersebut dapat titik terang tentang pokok permasalahan yang dimohon oleh Pemohon yaitu tentang sahnya Penangkapan, namun Termohon sama sekali tidak dapat menghadirkan saksi Penangkapan, Menurut Kuasa Hukum Pemohon dari LAW FIRM NUSANTARA tidak dihadirkannya Saksi Penangkap telah mengkaburkan dan melukai keadilan dalam persidangan ini, karena bilamana Termohon menghadirkan saksi Penangkap jelas kita akan buktikan kebenaran hukum itu sendiri apakah apakah sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga kepentingan klien kami selaku Pemohon dapat kita buktikan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 KUHAP.

Kembali menurut Kuasa Hukum Pemohon, nampak dari hasil persidangan ini hanya melegalkan perbuatan Termohon. MENGAPA DISEBUTKAN MELEGALKAN? Karena penangkapan tanpa surat adalah penculikan hukum yang mengesampingkan asas praduga tak bersalah adalah melanggar Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan hak asasi manusia yang mana setiap orang bersamaan dengan kedudukannya dilindungi oleh Undang-Undang dan tindakan Termohon telah dilegitimasi oleh Pengadilan Negeri Pontianak tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diajukan oleh LAW FIRM NUSANTARA dalam permohonannya yaitu saksi penangkap dari Termohon yang berisial AR menceritakan bahwa yang ditangkap sebenarnya memiliki ciri-ciri rambut didepan dicat/diwarnai putih dan pada saat penangkapan tidak mengetahui siapa orang yang dimaksud dan ini yang disampaikan langsung kepada Keluarga Pemohon, yang disaksikan oleh tim SAPUNEWS.com, sehingga berdasarkan keterangan saksi penangkap, dapat diduga  bahwa penangkapan terhadap Pemohon adalah rekayasa hukum, karena Pemohon memiliki ciri-ciri berbeda dengan yang diceritakan saksi Termohon, sedangkan Pemohon memiliki ciri-ciri rambut hitam, kulit hitam, dan menurut saksi Termohon tersebut, Tersangka sering menghubungi lewat handphone, Sedangkan handphone Pemohon sudah lama rusak.

TAMPAK PROSES SIDANG YANG DIHADIRI OLEH KUASA HUKUM PEMOHON DAN KUASA HUKUM TERMOHON
TAMPAK PROSES SIDANG YANG DIHADIRI OLEH KUASA HUKUM PEMOHON DAN KUASA HUKUM TERMOHON

Peristiwa hukum seperti ini menjadi pelajaran berharga, seandainya pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah ini hendaknya mempertimbangkan asas praduga tak bersalah, asas ketelitian, asas kecermatan dan oleh karena Kepolisian Republik Indonesia sebagai pembina, pelindung, dan pengayom bagi masyarakat hendaklah menjunjung tinggi bahwa hukum adalah sebagai panglima dan bukan sebagai alat untuk melegitimasi segala tindakan yang seharunya dilarang oleh Undang-Undang. Dan begitu juga dengan Pengadilan sebagai tempat orang mencari dan berlindung, harusnya memberikan rasa kepastian hukum dan keadilan itu sendiri tanpa pilih kasih.

 

 

Komentar
Loading...