sticky1-160×600
sticky2-160×600

PT. NINDYA KARYA (PERSERO) TAK SELESAIKAN PEMBAYARAN PEMBANGUNAN JALAN BATAS NASIONAL, CV. TOTAL SARANA RUGI MILIARAN RUPIAH

0 717

PONTIANAK – Pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia yang dilaksanakan oleh Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR terus dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan berdampak positif terhadap pembangunan Kalimantan secara utuh.

Sebelum ada akses jalan, menurut Ardi, warga perbatasan RI kesulitan dalam menjual hasil pertanian dan perkebunan. Selain itu, produk yang beredar di sekitar warga perbatasan di Kalimantan, selama ini berasal dari Malaysia.

“Petani kita ini bingung mau menjual ke mana. Kalau diekspor cost-nya tinggi, dikirim ke daerah lain juga akses terbatas,” kata Ardi.

- Advertisement -

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Kementerian PUPR Refly Ruddy Tangkere mengungkapkan, untuk membangun 1.070 km akses jalan perbatasan itu hingga selesai, dibutuhkan dana sebesar Rp 24 triliun.

“Biaya total sejak pengerjaan tahun 2015, yang saya tahu estimasi di awal Rp 24 triliun,” ujarnya kepada kumparan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (6/9/18).

Dia menjelaskan, biaya yang dibutuhkan untuk membangun akses jalan perbatasan itu begitu besar dikarenakan harus membelah ratusan bukit. Selama ini, warga perbatasan menggunakan jalur sungai untuk menuju daerah terdekat. Sama persis seperti yang pak Ardi (warga Kapuas hulu itu) gambarkan betapa mahal ongkos transportnya yang melebih harga tiket pesawat ke Pontianak itu.

Pekerjaan galian dan timbunan yang dilakukan oleh CV. Total Sarana
Pekerjaan galian dan timbunan yang dilakukan oleh CV. Total Sarana

Sementara manfaat pembangunan jalan itu terus dirasakan oleh masyarakat terisolir perbatasan itu yang umumnya masyarakat miskin dan terbelakang, namun dengan adanya pembukaan jalan ini harga tanah menjadi melonjak tak karuan dan banyak justru masyarakat setempat yang menjual tanah-tanah mereka kepada investor, sungguh betapa dahsyat perkembangan fenomena pembangunan jalan terhadap berdatangannya para investor, walaupun bervariasi ada investor kakap ada investor kampungan dan mereka satu sama yang lain mulai melaksanakan program investasinya masing-masing. Perkembangan ini memang juga ada meningkatnya kasus kriminal dan pidana lainnya seperti penggelapan lahan atau tanah-tanah Negara yang tidak hanya dalam proses pembebasannya yang menimbulkan konflik tersendiri yang dipacu oleh spekulan dan oportunis bisnis lainnya itu, bercampur menjadi varian perubahan peradaban. Peran kepolisian dalam hal ini memang jujur diperlukan tidak hanya berupa sirine di jalanan namun memang harus hadir ditengah-tengah masyarakat, bukannya malah kantor yang sudah dibangun lengkap pendingin ac di seluruh ruangan itu justru kosong melompong pada berduyun ke kota dan menangani pekerjaan melalui HP android saja, sebagaimana fenomena warung kopi di Pontianak, yang mana semua pengunjungnya cenderung mencari jaringan wifi dan mengendalikan bisnisnya dari warung kopi itu.

Pekerjaan galian dan timbunan yang dilakukan oleh CV. Total Sarana
Pekerjaan galian dan timbunan yang dilakukan oleh CV. Total Sarana

Kantor Paralel Ng.Badau – Entikong – Aruk (satker perbatasan) yang proyeknya didampingi tentara itu pada hari jumat pukul 09.00 wib (1/3/2019) sepi nyaris tanpa personil (pegawai tetap) hanya pegawai honorer, entah karena sibuk di lapangan dengan pekerjaan pembangunan di perbatasan seperti keinginan percepatan pembangunan masyarakat perbatasan dan menteri PUPR serta keinginan PresidenJokowi itu sendiri, atau malah di warung kopi atau restaurant dan hotel mewah berleha dan nyandar menikmati hasil pembangunan di perbatasan itu karena sudah mendekati weekend ! yang pasti saat tim investigasi mengunjungi kantor itu dan menyerahkan surat permintaan wawancara dengan kepala paralel (satker perbatasan) Bapak Asep (yg saat itu katanya sedang pergi bersama Kabalai) menghindari pertemuannya dengan tentara yang semestinya cukup mendampingi di lapangan karena banyak preman pengganggu pembangunan fisik jalan itu bukannya mendampingi di kota atau di warung kopi apalagi di hotel berbintang pula bahkan karaokean pula, sungguh gossip itu janganlah dibuktikan secara konkret! Namun marilah kita bisa mulai sadar menjalankan tugas sesuai ketentuan/aturan. Termasuk dalam pelaksanaan tender proyek, hendaklah memilih perusahaan yang bonafit yang bila mendapatkan pekerjaannya tidak dialihkan lagi ke orang lain yang hanya mengutip hasil dari sekedar kepemilikan legalitas standing supaya kualifikasi usahanya bisa mendapatkan tender milyaran rupiah, dan saat pengerjaan dikerjakan oleh orang lain dengan kata lain disubkontraktorkkan. Sebagaimana pegawai kementerian PUPR bapak asep kepala satker paralel dan pak yusup stafnya itu secara kompak dan tegas bahwa untuk pelaksanaan tender kita harus tunduk pada peraturan yang ada yakni Perpres Nomor 16 tahun 2018, dimana dasar hukum tersebut pada prinsipnya secara tegas melarang pengalihan pekerjaan kepada orang lain secara total, bila dilakukan harus ada sanksi serius, dimana potensi kerugian Negara tidak hanya berupa kesalahan administrative namun lebih dari itu ada unsur pidana murni yang bila di kroscek biasanya hasilnya sama seperti reyotnya kantor pengelola triliunan itu dengan keseimbangan kemampuan pelaksanaan di lapangan sekaligus kualitas jabatannya itu sendiri yang pada akhirnya orang-orang seperti Bapak Ardy (warga pedalam itu) tidak lama menjadi korban pembodohan, yang harus sudah bersyukur jalannya sudah dibuka tanpa harus turut selidik tentang bonafiditas serta kewajaran pembiayaan yang dibebankan kepada pemerintah dalam hal ini kepada Negara yang mana Negara itu sendiri milik rakyat, dalam kata lain bahwa itu pembiayaan pembangunan jalan adalah oleh uang hak rakyat, satu sisi harus hidup kumuh dan miskin satu sisi harus hidup bermewah gemah melimpah dan foya-foya.

Pekerjaan galian dan timbunan yang dilakukan oleh CV. Total Sarana
Pekerjaan galian dan timbunan yang dilakukan oleh CV. Total Sarana

Saat Tim investigasi konfirmasi tentang adanya laporan masyarakat dan pemborong (CV Total Sarana) yang katanya masih memiliki tagihan kerja hasil penyelesaian proyek yang asalnya dari proyek pekerjaan pembangunan jalan batas nasional tahun 2017 kec.siding / seluas – batas kec.sekayam / entikong (MYC). Senilai sekitar Rp1,7 miliar itu dari PT. Nindya Karya, walaupun berhasil menemukan identitas proyeknya dan pejabat pelelang sebagai owner proyeknya, jujur kita semua harus mengakui kalau untuk ketertiban administrasi pengelolaan proyek triliunan ini di kantor ini jujur sangat lah jauh dari kewajaran, baik dari sisi profesionalitas maupun dari pengetahuan tanggung jawab penyelesaian sesuai spesifikasi pekerjaan serta normatif pembangunan, semuanya berantakan tak dapat menyelaraskan secara lurus dan mulus serta bersih selayaknya kualitas jalan raya negri jiran. hmm….memang perlu perombakan khususnya mental pejabat terhadap pemahaman pengetahuan administrasinya dan harus seimbang dengan pemahaman spesifikasi dilapangan bila dikonversi dari ukuran kewajaran hukum positif kita dalam membangun jalan nasional berikutnya khususnya untuk pembangunan di tahun 2019, sungguh harus diakui kualitas pembangunan jalan nasional di Kalimantan secara umum jauh di bawah kualitas pembangunan jalan di Papua timur yang medannya lebih dahsyat sulitnya. sungguh perlu pejabat yang hebat segera menggantikan mental SDM pejabat lama ini.

Masih banyak harus dilakukan perbaikan khususnya praktik tender asal-asalan yang karena memenuhi kualifikasi administratif sudah dapat diterima oleh pemeriksaannya BPK itu sendiri, pihak kejaksaan pun sudah mulai merapikan organisasinya khususnya dari informasi inteligensi kejaksaan tentang penyimpangan dana-dana proyek yang berlebihan serta tumpah dimana-mana itu menjadi bancakan nikmat yang dibungkus oleh sifat dan sikap birokratis khas pemerintahan koruptif lainnya, sungguh harus ada semangat positif dari seluruh pihak terkait stakeholder pembangunan jalan nasional harus sama-sama bersemangat membangun jalan nasional minimal sama dengan Negeri Jiran atau bahkan kalau bisa harus berkualitas lebih baik dari negeri jiran. Mengingat pengalaman getir pembodohan koruptif dan kolutif ini sudah menggila dan mengakar, namun masih ada harapan dan pasti ada personil-personil yang masih relative mau bekerja sesuai aturan, marilah kita ukur aturan itu dengan hati nurani masing dalam skala sebagai manusia/insan Indonesia yang sederhana dan tulus seperti Pak Ardi tadi, yakni pembangunan jalan dapat segera beres semuanya dari ujung barat sampai ujung timur dengan kualitas baik dan masyarakat bisa berhidup dan berkarya dengan senang hati, bukannya malah berantakan dan penuh keributan serta kemaksiatan disana-sini, yang karena bancakan dana pembangunan itu sendiri, yang konon tiap tahunnya senilai puluhan triliun rupiah, sungguh bukan uang yang sedikit untuk berbagi kepada sedikit pejabat terkait itu!

PT NK yang berhasil memenangkan tender proyek jalan dari owner (Kementerian PUPR) senilai ratusan milyar setiap tahunnya, ternyata salah satunya berindikasi koruptif dan merugikan pemborongnya senilai Rp1,7 milyar, yang saat tim investigasi ke lokasi sudah mulai berkemas untuk pindah. Rupanya selama ini hanya ngontrak rumah tipe 100 di komplek rumah biasa, sungguh memang tidak sebanding dengan bonafiditasnya, jangan-jangan laporan nilai kontrak rumah ini selangit harga tagihannya namun kenyataan fisik hanya mendapatkan rumah reyot gini. pegawainyapun pada tak ada, hanya ada satu orang honorer (rony) yang pada pukul 10 hari selasa (5/3/2019) sedangkan bapak Adinanda Medivan Nor selaku manager proyek sudah berangkat ke Balikpapan. sungguh tak menggambarkan kebonafitan annual report listing BUMN yang megah itu, terlebih dalam rekruitmen pegawainya, sungguh penuh birokratif dan kolutif serta kumuh sama persis dengan sistim pengarsipannya apalagi pekerjaan lapangannya sungguh NOL hasilnya dan menyisakan kebangkrutan usaha pemborongnya karena tidak bisa menagih sisa pekerjaannya senilai Rp1,7 milyar itu karena tidak diakuinya prores report dari proyek yang diberikan Rp.8Milyar itu, menjadi kocar-kacir sehingga Bpk Bambang sebagai Kuasa Direktur CV Total Sarana bilang, silahkan saya di blacklist bila menyampaikan hal-hal yang mengenai proyek pembangunan jalan nasional ini kepada pihak media, karena sungguh PT.Nindya Karya (persero) ini keterlaluan, sudah mensubkontraktorkan total pekerjaannya dengan mengutip hasil yang sangat tidak sedikit itu, namun masih juga tak mau mengakui hasil pekerjaan kami.

Pekerjaan galian dan timbunan yang dilakukan oleh CV. Total Sarana
Pekerjaan galian dan timbunan yang dilakukan oleh CV. Total Sarana

Sambil menunggu jawaban surat permintaan wawancara kepada pejabat PT Nindya Karya saat pelaksanaan proyek itu, dari PT Nindya Karya baik kepada manager proyek yang menangani proyek di kalbar, juga General Manager Wilayah III Balikpapan, sungguh tak tahan rasanya hari ini untuk menuangkan sementara hasil investigasi temuan pelaksanaan proyek pembangunan jalan nasional di wilayah Kalimantan Barat khususnya untuk proyek pekerjaan pembangunan jalan batas kec. siding / seluas – batas kec.sekayam / entikong (MYC) ini penuh dengan intrik dan praktik koruptif serta kolutif ini, sehingga bau menyengat tentang uang haram milik rakyat ini berserakan di kantor-kantor pemerintahan yang kumuh itu tadi, sungguh harus lebih bersabar kepada masyarakat seperti pak Ardi dan pemborong swasta yang dengan susah payah mengerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh harus melalui proses yang lama dan berbelit-belit serta penuh intrik ini. Sekali lagi kasihan mereka yang tulus bekerja itu, jerih payahnya diserap oleh kehidupan glamour kota besar tempat para pejabat nongkrong di tengah malam itu….

Entah la, pada hasil akhir investigasi kami nanti akan menghasil penindakan secara murni terhadap PT Nindya Karya (persero) agar tidak hanya di blacklist dari owner namun memang merupakan jaringan pembangunan jalan nasional yang harus mulai berbenah dan memperbaiki kinerjanya di tahun pekerjaan 2019 ini, agar pembangunan jalan nasional benar-benar terwujud dan menjadi kebahagiaan semua pihak, yang pada akhirnya menjadi kebanggan bagi masyarakat Kalimantan.

Sampai jumpa pada journal investigasi lengkap berikutnya pada proyek pembangunan jalan Negara wilayah Kalimantan barat.

Salam pena, UA & SW

Komentar
Loading...